Baca Juga : KPU: PKS Bisa Usung Cawalkot Depok Langsung Tanpa Koalisi

Dia menjelaskan, Pusat Persemaian Mentawir menjadi hal pertama yang dibangun sebelum dimulainya pembangunan IKN. Dengan memiliki pusat persemaian berskala besar, kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan serta penanaman kembali area bekas tambang bisa dilakukan dengan optimal. "Jangan sampai kita sering dulu mencanangkan menanam sejuta pohon di mana-mana tapi nurserya-nya nggak ada, persemaiannya semuanya enggak ada, dari mana bibitnya?" tandasnya.

"Sehingga saya senang setelah hampir satu setengah tahun Persemaian Mentawir selesai pada hari ini, dan dengan kapasitas 15 juta bibit ini akan bisa kita pakai untuk merehabilitasi hutan kembali, kemudian juga untuk menanam, mereklamasi bekas-bekas tambang, baik dengan tanaman-tanaman yang cepat tumbuh dan tanaman-tanaman yang lain," terangnya.
 

Sebagai informasi, Pusat Persemaian Mentawir menjadi salah satu pendukung kunci dalam mewujudkan IKN sebagai smart forest city. Kompleks Pusat Persemaian Mentawir ini mencakup total area 120 hektar, dengan 30 hektar digunakans sebagai pusat produksi bibit, dan 90 hektar disiapkan untuk plasma nutfah nasional yang sedang dalam persiapan konstruksi. Dengan kapasitas produksi bibit sebanyak 15 juta bibit per tahun, sampai saat ini telah diproduksi sekitar 8 juta bibit dan telah didistribusikan sekitar 4,9 juta bibit. Jenis bibit yang diproduksi antara lain tanaman-tanaman kayuan endemik, tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), tanaman estetika, dan tanaman pakan satwa.

Persemaian Mentawir dimulai konstruksinya pada akhir 2022 dan selesai pada Desember 2023 dengan total nilai konstruksi keseluruhan Rp 339 miliar. Dibangun melalui skema Public Private Partnership yang meliputi KLHK, Kementerian PUPR, PT Indo Tambangraya Megah (ITM), dan juga didukung PT PLN (Persero) serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Perincian dana pembangunan Pusat Persemaian Mentawir meliputi Rp 130 miliar dari ITM untuk konstruksi bangunan, Rp 38 miliar dari Kementerian PUPR untuk embung, Rp 112 miliar dari Kementerian PUPR untuk akses jalan, dan Rp 39 miliar dari Kementerian LHK untuk penyiapan lahan dan pembibitan.