Baca Juga : PT KAI (Persero) telah mulai penjualan tiket Kereta Api periode libur NATARU 2024

MEDIA UPDATE - Tenaga kerja honorer resmi dihapus pada tahun 2024. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa tenaga kerja non-ASN atau honorer wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.

Adapun alasan penghapusan tenaga kerja honorer adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas ASN. Tenaga kerja honorer dinilai memiliki status kepegawaian yang tidak jelas dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, tenaga kerja honorer juga dinilai tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.

Dengan dihapusnya tenaga kerja honorer, diharapkan ASN dapat lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penghapusan tenaga kerja honorer juga diharapkan dapat mengurangi beban keuangan negara.

Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), jumlah tenaga kerja honorer di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,1 juta orang bekerja di instansi pusat dan 1,2 juta orang bekerja di instansi daerah.

Pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi untuk menampung tenaga kerja honorer yang dihapus. Salah satu opsinya adalah dengan mengikutsertakan tenaga kerja honorer dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Opsi lainnya adalah dengan memberikan kesempatan bagi tenaga kerja honorer untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan informasi secara resmi mengenai opsi-opsi yang akan digunakan untuk menampung tenaga kerja honorer yang dihapus.