Baca Juga : Jokowi Resmikan Pembangunan Bina Bangsa School Nusantara di IKN

Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji seluruh sekolah swasta digratiskan demi pemerataan pendidikan. PSI berharap program tersebut dapat menyempurnakan kekurangan dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Program sekolah swasta gratis nantinya diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan dalam pelaksanaan KJP. Dengan membiayai sekolah swasta agar gratis bagi masyarakat prasejahtera atau miskin, bantuan pendidikan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Qolbina kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).

Elva mengakui saat ini Pemprov DKI memang membuka PPDB bersama. Program ini membuka kemungkinan beberapa sekolah swasta menjadi gratis bagi warga miskin. Namun program tersebut masih terbatas karena hanya bisa diikuti oleh penerima KJP.

"Program ini memungkinkan beberapa sekolah swasta menjadi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun kuota program PPDB Bersama masih terbatas dan bergantung pada Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)," jelasnya.

Politikus PSI itu juga menyoroti dana KJP yang semestinya untuk membiayai pendidikan malah disalahgunakan untuk kepentingan lain. Hal tersebut, kata dia, berimbas pada menunggaknya biaya pendidikan.

"Kami juga menyadari bahwa KJP masih sering disalahgunakan untuk membayar kontrakan, gestun (gesek tunai), dan penyalahgunaan lainnya. Akibatnya, banyak penerima KJP di sekolah swasta yang masih menunggak ijazah sehingga peserta didik yang lulus belum bisa mencari kerja, atau bahkan melanjutkan pendidikannya," ujarnya.