Baca Juga : Unjuk Rasa Di Depan Polres Bekasi Kota, Mahasiswa Terlibat Kericuhan Dengan Polisi

BEKASI UPDATE - Aksi ratusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemkot Bekasi menuntut kejelasan nasib masih berlanjut. Kini, mereka menduduki Pendopo Wali Kota Bekasi, Senin (9/10/2023).

Buntut disahkannya RUU ASN menjadi ASN.

Sebelumnya, pada Jumat (6/10/2023) ratusan TKK juga berkumpul di Balai Patriot Pemkot Bekasi dengan tuntutan yang sama.

Mereka menolak mendaftatkan diri lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Penyediaan Jasa Lainya Perorangan (PJLP).

Mereka menunggu penjelasan dari Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad ataupun dari Kepala OPD terkait. Seperti Sekda, Asda 3, BKPSDM untuk menyampaikan kejelasan terhadap nasib ribuan TKK Pemkot Bekasi yang ditaksir mencapai 13 ribu TKK.

“Intinya teman-teman TKK tidak mau di-PJLP-kan. Karena lewat mekanisme di LPSE atau lelang sangat menyulitkan,” kata Otoy salah satu TKK yang ikut melakukan aksi damai di Pendopo Pj Wali Kota Bekasi, hari ini Senin (9/10/2023).

Dia mengatakan, untuk daftar lewat LPSE sendiri-sendiri atau masing-masing TKK.

Sebelumnya kalau awal tahun ada perpanjangan dengan mengirim lamaran baru ke masing-masing OPD.

“Sebelumnya setiap tahun kita memberikan pakta integritas. Yang di dalamnya salah satunya tidak boleh menuntut atau lainnya. Itu ada setiap tahunnya,”

Hari ini, kata dia, TKK akan bertahan dan meminta penjelasan kepada Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, agar tidak di-PJLP-kan.

“Yang jelas, kami TKK menuntut ada kejelasan dari Pj Wali Kota. Kita minta agar tidak di-PJLP-kan. Kalau tidak ada kejelasan hari ini kita akan terus melakukan aksi menduduki pendopo Pj Wali Kota Bekasi," ucapnya