Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan penerapan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menekan polusi udara dan kemacetan di Ibukota.

Usulan ini disambut dengan berbagai tanggapan dari masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak.

Pemprov DKI Jakarta sendiri masih mengkaji usulan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian secara komprehensif, baik dari aspek teknis, sosial, maupun ekonomi.

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji penerapan ganjil genap untuk sepeda motor:

Aspek teknis : Penerapan ganjil genap untuk sepeda motor akan membutuhkan teknologi yang memadai untuk mendeteksi pelat nomor kendaraan. Selain itu, perlu juga dibuat aturan yang jelas tentang kendaraan sepeda motor apa saja yang boleh melintas di jalan yang menerapkan ganjil genap.

Aspek sosial : Penerapan ganjil genap untuk sepeda motor dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Selain itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan akan memicu peningkatan pembelian sepeda motor baru.

Aspek ekonomi : Penerapan ganjil genap untuk sepeda motor dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan sepeda motor untuk berjualan.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan kajian penerapan ganjil genap untuk sepeda motor akan selesai pada akhir tahun 2023. Jika kajian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan, maka kebijakan tersebut akan diterapkan pada tahun 2024.

Ada yang beranggapan bahwa hal ini dapat Mengurangi polusi udara, dan Mengurangi kemacetan.

Ada pula yang kontra dengan berangggapan bahwa akan Sulit untuk diimplementasikan, Menimbulkan keresahan di masyarakat dan negatif terhadap perekonomian

Hanya waktu yang akan menjawab apakah penerapan ganjil genap untuk sepeda motor akan efektif atau tidak. Jika kebijakan ini diterapkan, maka Pemprov DKI Jakarta harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya.